Jelang pemilu 2024 netralitas Aparatur Negeri Sipil (ASN) menjadi point utama dalam mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan. Setiap pimpinan daerah diminta untuk terus mengkampanyekan netralitas ASN.
- Lewat Paripurna, Anies Bakal Beri Penjelasan Tiga Raperda
- Tukang Bakso dan Wujud Politik yang Mengakar
- Hanya Kepentingan Oligarki, Rizal Fadillah Serukan Hentikan Kejahatan Politik PT 20 Persen
Baca Juga
Seperti halnya yang ada di Gorontalo, Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menekankan kepada ASN di lingkungan pemerintah agar tidak mempublikasikan pilihannya ke publik.
Ismail menilai, netralitas menjadi hal penting jelang Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Netralitas menurutnya bukan tidak memilih namun tidak memaksakan pilihan kepada orang lain.
“Saya punya pilihan, bapak ibu punya pilihan. Kita punya hak politik, tetapi tidak perlu diungkap ke publik dengan cara-cara memihak," kata Ismail saat apel Korpri di Lapangan Museum Purbakala Popa Eyato, Selasa (17/10/2023).
Lebih lanjut Ismail menegaskan, aparatur tidak menghabiskan waktu di warung kopi pada waktu jam kerja. Terlebih hanya untuk berbicara politik.
Menurutnya, ASN harus menjadi perekat dan pemersatu bangsa dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, dan partai politik.
“Saya ingatkan ke teman-teman yang sering duduk di warung kopi untuk berhati-hati. Saya sudah pernah minta dirazia dan ketemu satu," ungkapnya.
"Kalau ada ASN Pemprov Gorontalo yang duduk di warung kopi pada jam kerja berarti dia tidak melaksanakan tugas dan fungsinya, kecuali ditugaskan,”imbuhnya.
Terkait pengucapan ikrar netralitas dan penandatanganan pakta integritas, Penjagub Ismail meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah untuk menindaklanjutinya di masing-masing instansi.
Ismail berharap ikrar yang sudah diucapkan dan pakta integritas yang telah ditandatangani bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan bersikap netral pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.
“Netralitas ini tidak cukup kita ikrarkan dengan lisan, tetapi harus ada bukti otentik hitam di atas putih melalui penandatanganan pakta integritas. Olehnya itu saya minta kepada semua pimpinan OPD untuk menindaklanjutinya di instansi masing-masing,” ia menandaskan. 
- Pj Gubernur Gorontalo Tegur ASN Tak Peduli Kegiatan Anti Korupsi
- Lewat Paripurna, Anies Bakal Beri Penjelasan Tiga Raperda
- Tukang Bakso dan Wujud Politik yang Mengakar
